Sekolah Indonesia Sebagai Bagian Dari Bantuan Kemanusiaan Di Myanmar

PKPU Human Initiative sebagai anggota Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) membangun dua unit sekolah Rakhine State Myanmar yaitu yang diperuntukan bagi siswa SD – SMP dengan jumlah siswa sebanyak 160 siswa di Desa Nidin, Phauk Taw District dan  yang diperuntukkan bagi 120 siswa SD Bertempat, di Desa Butilun, Mrauk U district, Rakhine State. Total bantuan yang akan diberikan AKIM kepada masyrakat di Rakhine selama dua tahun ke depan sebesar 2 juta dollar Amerika Serikat. Dana ini berasal dari masyarakat dan pemerintah.

Direktur Program PKPU HI, Tomi Hendrajati, pada acara peletakan batu pertama, mengatakan sekolah yang telah terbangun ini merupakan inisiatif warga Rohingya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya paska konflik terjadi. Meski dengan fasilitas yang sangat terbatas, para siswa antusias untuk belajar. Para guru adalah sukarelawan yang dibayar secara cuma-cuma oleh orang tua siswa.

Menurut ketua pelaksana AKIM, Muhamad Ali Yusup, (Kamis, 31/8/2017) aliansi ini memliki empat program bantuan, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bantuan dasar. Rencananya, aliansi ini akan berjalan selama dua tahun dan bisa bisa diperpanjang jika dibutuhkan. Sementara aktivitas AKIM fokus di Rakhine AKIM akan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang berada di Rakhine. Hal ini dilakukan, karena berdasarkan ketentuan yang dibuat pemerintah Myanmar, setiap badan yang ingin memberikan bantuan harus melalui organisasi lokal. Di sana sudah ada ketentuan baku bahwa harus melalui otoritas setempat. Jadi, AKIM kerja sama dengan otoritas setempat, meminta izin, dan pelaksanaan kegiatannya bersama LSM lokal.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 31 Agustus 2017, KEMENLU telah meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). AKIM terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan relief. Adapun komitmen bantuan yang diberikan oleh aliansi adalah sebesar 2 juta dollar AS. Diharapkan pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program. Dari sisi bantuan pendidikan, AKIM akan  membangun gedung sekolah, fasilitas pendidikan, memberikan pelatihan kepada guru, serta pengajar di sana. Dalam bidang kesehatan, akan digelar pelatihan medis bagi tenaga kesehatan di Rakhine. Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

Sebelumnya, (Senin, 4/9/2017) Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerahkan usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada konsulat negara Myanmar dalam misi diplomasi di Nay Pyi Taw, Myanmar. Saat bertemu dengan konsulat Negara Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, Retno menyampaikan, Formula 4+1 yang diusulkan untuk Rakhine State tediri dari empat elemen, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan. Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk. Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan. Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan tersebut, pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan badan penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi. Akses bantuan Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi lembaga swadaya masyarakat kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar.

Menurut Retno Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal. Pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan teraebut. Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC (Komite Internasional Palang Merah). Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.

Menlu Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (29 Agustus 2017) mengapresiasi aksi pembentukan dan program gagasan AKIM. Tindakan itu selaras dengan aksi pemerintah dalam menangani krisis di Rakhine. Sejak kondisi Myanmar memanas, Retno langsung berkomunikasi dengan Duta Besar Indonesia khususnya di Yangon, Myamnar. Duta Besar Indonesia juga melakukan pertemuan dengan National Security Advisor Myanmar U Thaung Tun guna mendapat penjelasan atas kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Indonesia memiliki kedekatan dengan warga Rohingya di Myanmar. Berbagai bantuan sudah disalurkan untuk warga di sana. Indonesia tetap konsisten membantu penyelesaian konflik di negara bagian itu. Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan kerja sama dan bantuannya kepada pemerintah Myanmar untuk mengatasi situasi atau untuk membangun Rakhine State yang inklusif. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meresmikan aliansi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu krisis humaniter terhadap etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine, Myanmar. Peresmian itu dilakukan pada Kamis 31 Agustus, hampir satu pekan pasca-konflik bersenjata teranyar yang pecah di Rakhine.

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU, Muhamad Ali Yusuf, mewakili ormas Nahdlatul Ulama yang sekaligus bertindak sebagai ketua AKIM, dalam kata sambutan peresmian aliansi tersebut di Kementerian Luar Negeri RI, (Kamis, 31/8/2017) mengatakan Gabungan LSM ini menamakan diri sebagai Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), beranggotakan 11 lembaga yang berfokus pada isu kemanusiaan, khususnya di negara tersebut. Beberapa anggota AKIM meliputi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Palang Merah Indonesia, PKPU, dan Aksi Cepat Tanggap.

Aliansi yang didukung oleh Kemlu RI dan turut bersinergi dengan pemerintah Myanmar serta organisasi internasional itu, telah membentuk program bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community untuk Myanmar (HASCO). Program itu akan memberikan sejumlah bentuk bantuan humaniter dan pengembangan kapasitas untuk area dan masyarakat yang terdampak konflik di Rakhine. Bantuan itu akan dilaksanakan selama 2 tahun, dimulai sejak 2017 ini, yang berfokus pada empat bidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan humanitarian relief. Selama proses asessment, AKIM didukung dan dibantu oleh Kemlu RI serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat Myanmar, otoritas daerah Negara Bagian Rakhine, berbagai lembaga PBB, serta mitra lokal. AKIM berfokus pada sejumlah hal, seperti memberikan bantuan pendidikan, pendirian fasilitas kesehatan, membangun pasar untuk menyokong perekonomian, pemberdayaan desa, dan suplai kebutuhan hidup mendasar. Agar komitmen itu dapat terlaksana, AKIM menggelontorkan dana sebesar US$ 2 juta. Dana itu, diperoleh dari donatur sejumlah LSM dan individu asal Tanah Air. Dana tersebut telah digelontorkan ke Rakhine secara sporadis sepanjang 2017 ini, berbentuk antara lain bantuan sandang dan pangan, proyek pembangunan fasilitas pendidikan, serta program pelatihan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Hingga saat ini total ada 6 proyek pembangunan sekolah. Nanti juga akan membangun pasar. Juga pelatihan tenaga medis dan pendirian fasilitas kesehatan.

Konflik yang terjadi di Myanmar telah menyisakan dampak krisis kemanusiaan yang begitu kompleks. Peristiwa yang menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan gelombang pengungsian tersebut, salah satunya telah berdampak pada nasib pendidikan anak-anak di sana, terutama anak Rohingya. Rencana ke depan, selain fasilitas dan ruang kegiatan belajar mengajar, juga akan dibangun ruang guru, ruang perpustakaan, sarana MCK dan play ground. Kedua sekolah tersebut memiliki fasilitas dan kondisi awal yang sama. Program ini didukung oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia sebagai mitra kerjasama dalam menyukseskan program pendidikan di Myanmar.

SUMBER :

https://pkpu.org

https://international.sindonews.com

https://nasional.kompas.com

www.liputan6.com

Konsep Pembangunan Pendidikan Indonesia Tahun 2018 Melalui Aneka Penjuru, Tapi Belum Terasa

Pembangunan bidang pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan tahun 2018 diprioritaskan pada program pendidikan vokasi dan program peningkatan kualitas guru. Program pendidikan vokasi difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mendekati kompetensi keahlian, sementara peningkatan kualitas guru dilakukan melalui perbaikan sistem rekrutmen guru, pendidikan, pelatihan/pembinaan kompetensi, penilaian guru serta penempatan guru secara merata.

Selain itu, program lainnya dalam bidang pendidikan seperti pemberian bantuan kepada siswa melalui program Indonesia pintar (PIP) dan bantuan operasional sekolah, maupun pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan juga terus ditingkatkan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah secara konsisten telah melakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009 sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Sampai dengan semester I Tahun 2018, Kemendikbud telah merealisasikan 38,2 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp15,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.7.

Melambatnya kinerja penyerapan Kemendikbud disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) belum terbitnya permendikbud terkait penetapan penerima PIP,

(2) adanya kebijakan tidak boleh menyalurkan anggaran melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk pembangunan museum pada Ditjen Kebudayaan,

(3) masih melakukan persiapan pelaksanaan sertifikasi guru yang melibatkan LPTK sebagai pelaksana sertifikasi guru, dan

(4) masih dilakukan penilaian proposal, verifikasi lapangan, pencocokan data dengan dapodik/data pokok pendidikan (untuk bantuan sarpras sekolah).

Meskipun demikian, Kemendikbud telah melakukan langkah-langkah untuk mendorong percepatan realisasi anggaran dan pencapaian output strategis, antara lain:

(1) telah dilakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih awal dan

(2) penyelesaian kelengkapan administrasi untuk belanja yang lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kemendikbud sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran PIP tahap pertama untuk 11,3 juta siswa sebesar Rp6,5 triliun,

(2) pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi 556 ruang kelas, dan

(3) penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp1,5 triliun untuk 216.304 guru non-PNS.

Dalam melaksanakan fungsi pendidikan, Pemerintah sampai dengan semester I tahun 2018 telah memanfaatkan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp54,3 triliun, yang berarti menyerap 36,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp147,6. Penyerapan anggaran pada fungsi pendidikan tersebut digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan, antara lain melalui program-program sebagai berikut: (1) program pendidikan Islam, (2) program pendidikan dasar dan menengah, (3) program guru dan tenaga kependidikan, dan (4) program pembelajaran dan kemahasiswaan. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 36,1 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pendidikan sampai dengan semester I tahun 2018 tersebut meningkat sebesar 0,7 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada beberapa program dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu: (1) program pendidikan dasar dan menengah, (2) program penguatan riset dan pengembangan, dan (3) program pembelajaran dan kemahasiswaan.

Pembangunan Ke-Agama-an

Sampai dengan semester I Tahun 2018, Kementerian Agama telah merealisasikan 37,0 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp23,0 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.8.

Kinerja penyerapan Kementerian Agama pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain proses verifikasi atas beberapa kegiatan bersifat bantuan dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja telah disiapkan lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Agama sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran PIP untuk 8.132 siswa sebesar Rp5,8 miliar,

(2) penyaluran BOS untuk 4,2 juta siswa sebesar Rp4,1 triliun,

(3) penyaluran beasiswa bidik misi untuk 9.839 siswa sebesar Rp129,9 miliar, dan

(4) pembangunan ruang kelas baru sejumlah 142 ruang kelas serta rehab sejumlah 180 ruang kelas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) dengan adanya kebijakan dalam penyaluran PIP langsung melalui pusat diperlukan masa transisi berupa penyesuaian data siswa antara aplikasi Education Management Information System (EMIS) dengan data yang diperoleh dari daerah,

(2) kesiapan SDM di bidang sistem informasi dalam penyaluran PIP yang dipusatkan, dan

(3) koordinasi antara kantor pusat dan kantor daerah perlu ditingkatkan dalam rangka validitas data penerima bantuan (PIP dan BOS).

Realisasi anggaran fungsi agama semester I tahun 2018 mencapai Rp 3,7 triliun, yang berarti menyerap 39,3 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp 9,5 triliun. Realisasi anggaran fungsi agama dalam tahun 2018 tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan di bidang kehidupan beragama, diantaranya melalui program-program sebagai berikut:

(1) program bimbingan masyarakat Islam,

(2) program penyelenggaraan haji dan umrah,

(3) program bimbingan masyarakat Kristen,

(4) program bimbingan masyarakat Katolik,

(5) program bimbingan masyarakat Hindu, dan

(6) program bimbingan masyarakat Buddha.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 35,7 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi agama sampai dengan semester I tahun 2018 tersebut meningkat sebesar 3,6 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada beberapa program dibandingkan dengan tahun sebelumnya antara lain yaitu program penyelenggaraan jaminan produk halal dan program penyelenggaraan haji dan umrah.

Pengembangan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kemenristekdikti telah merealisasikan 37,3 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp 15,4 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.9.

Meningkatnya kinerja penyerapan Kemenristekdikti pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) telah dilakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih awal dan

(2) kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja telah disiapkan lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kemenristekdikti sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

(1) penyaluran beasiswa bidik misi untuk 277,1 ribu mahasiswa sebesar Rp1,8 triliun dengan IP rata-rata mahasiswa penerima bantuan bidikmisi yang cukup bagus yaitu 3,26,

(2) penyaluran bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 385,8 miliar untuk 118 perguruan tinggi, dan

(3) pemanfaatan anggaran untuk penelitian yang telah terealisasi sebesar Rp 699,2 miliar dengan tujuan meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dukungan Layanan Pendidikan

Realisasi DAK Nonfisik sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 50,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018, lebih tinggi 8,1 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 42,7 persen. Kinerja realisasi DAK Nonfisik terutama sangat dipengaruhi oleh perbaikan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2018, yaitu dengan diterapkannya persyaratan penyaluran semua jenis DAK Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan DAK Nonfisik di daerah.

DAK Nonfisik terdiri atas sembilan jenis, yaitu: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus, dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Tujuan utama pengalokasian DAK Nonfisik adalah untuk mendukung operasional layanan public yang merupakan urusan daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan merata, DAK Nonfisik pada tahun 2018 dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperhatikan kebijakan afirmasi bagi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Perkembangan realisasi DAK Nonfisik per jenis semester I tahun 2017-2018.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditujukan bagi sekitar 47,4 juta siswa yang diarahkan untuk:

(a) Tingkat Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu, mempercepat pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM, serta

(b) Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Penyaluran Dana BOS dilakukan secara triwulanan, yaitu tahap I sebesar 20 persen paling cepat bulan Januari, tahap II sebesar 40 persen paling cepat bulan April, tahap III sebesar 20 persen paling cepat bulan Juli, dan tahap IV sebesar 20 persen paling cepat bulan Oktober. Sementara untuk daerah terpencil, penyaluran Dana BOS dilakukan secara semesteran, yaitu semester I sebesar 60 persen dan semester II sebesar 40 persen. Penyaluran Dana BOS dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan berdasarkan data perhitungan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, realisasi dana BOS sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 58,3 persen, lebih rendah dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 59,5 persen. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan sisa dana BOS tahun 2017 di kas daerah untuk mendanai kebutuhan tahun 2018.

Dukungan Pengembangan Kualitas Guru

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD ditujukan bagi sekitar 1,2 juta guru dengan tujuan untuk: (a) meningkatkan etos kerja, profesionalisme, dan kesejahteraan bagi guru PNSD; serta (b) diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar satu kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13. Penyaluran dana TPG PNSD dilakukan secara triwulanan, yaitu tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret, tahap II sebesar 25 persen paling cepat bulan Juni, tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan September, dan tahap IV sebesar 20 persen paling cepat bulan November.

Berdasarkan pola penyaluran tersebut, realisasi TPG PNSD sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 44,8 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 29,7 persen. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh mulai dilaksanakannya penyaluran triwulan II tahun 2018 pada akhir Juni, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan di awal Juli. Selain itu, tingkat kepatuhan daerah dalam melakukan pelaporan realisasi tahap sebelumnya juga cenderung membaik.

Dana Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD ditujukan bagi sekitar 265 ribu guru dengan tujuan untuk: 

(a) meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi guru; serta 

(b) meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar Rp 250.000,00 per bulan selama 12 bulan.

Penyaluran dana TAMSIL PNSD dilakukan secara triwulanan, yaitu tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret, tahap II sebesar 25 persen paling cepat bulan Juni, tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan September, dan tahap IV sebesar 20 persen paling cepat bulan November. Berdasarkan pola penyaluran tersebut, realisasi TAMSIL PNSD sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 36,0 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 26,1 persen, antara lain dipengaruhi oleh mulai dilaksanakannya penyaluran triwulan II tahun 2018 pada akhir Juni, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan di awal Juli.

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus diberikan sebesar satu kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13, bagi sekitar 50 ribu guru, sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu guru PNSD di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penyaluran dana TKG PNSD dilakukan secara triwulanan, yaitu tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret, tahap II sebesar 25 persen paling cepat bulan Juni, tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan September, dan tahap IV sebesar 20 persen paling cepat bulan November. Berdasarkan ketentuan tersebut, realisasi TKG PNSD sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 39,9 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 28,2 persen. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh mulai dilaksanakannya penyaluran triwulan II tahun 2018 pada minggu keempat bulan Juni, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan di minggu pertama bulan Juli.

Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) ditujukan bagi 6,2 juta peserta didik dengan tujuan untuk untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu.

Penyaluran dana BOP PAUD dilakukan secara sekaligus, yaitu paling cepat bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli. Berdasarkan hal tersebut, realisasi BOP PAUD sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 84,3 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 77,3 persen. Realisasi penyaluran tersebut antara lain dipengaruhi oleh semakin baiknya pemahaman daerah atas mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja.

Alokasi Anggaran Pendidikan 2018 Tampak Besar Tapi Belum Terasa Nyata

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 (tautan: Perpres Nomor 107 Tahun 2017-Batang Tubuh) telah mengalokasikan Rp444,131 triliun untuk pendidikan dari total anggaran belanja sebesar Rp2.220 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas:

1. Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 149,680 triliun;

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp279,450 triliun; dan

3. Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp15 triliun.

Dalam Lampiran XIX Perpres Nomor 107 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 November 2017 itu disebutkan, Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp149,680 triliun tersebar di 20 kementerian/ lembaga (K/L) adalah Rp 145,957 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp3,723 triliun masuk di BA BUN.

Dari 20 K/ L yang mengalokasikan anggaran pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar yaitu Rp 52,681 triliun, disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp40,393 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp40,092 triliun.

Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas: 1. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp153,228 triliun; 2. Dana Transfer Khusus sebesar Rp121,404 triliun dan 3. Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp4,817 triliun. Dana Transfer Khusus sebesar Rp121,404 triliun itu, terdiri atas:

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 9,137 triliun;

b. DAK Pendidikan Rp 9,137 triliun; dan

c. DAK Non Fisik sebesar Rp112,266 triliun, yang terdidi atas:

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp 58,293 triliun;

2. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD Rp 978,110 miliar;

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp46,695 triliun;

4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp 4,070 triliun;

5. Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Rp100 miliar; dan

6. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus Rp2,129 triliun.

Sedangkan  Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan terdiri atas:

a. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp 5 triliun; dan

2. Dana Pendidikan melalui SWF sebesar Rp 10 triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, (Rabu, 6/6/2018) mengatakan pemberian anggaran pendidikan sebesar Rp 444,13 triliun pada 2018, merupakan tanggung jawab kolektif bagi berbagai elemen pemerintahan. Masalah pendidikan itu telah diatur dan dilaksanakan oleh banyak instansi maupun pihak pemerintahan. Di tingkat pusat saja itu menjadi kewenangan tiga kementerian, yakni Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Semuanya memiliki anggaran yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian kita masih memiliki banyak kementerian yang memiliki anggaran pendidikan yang sifatnya adalah vokasional atau teknikal. Dari total anggaran pendidikan sekitar Rp 444 triliun, dua pertiganya dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar disisihkan untuk membayar guru. Guru itu termasuk gaji dan tunjangan yang kualitasnya masih perlu untuk diperbaiki. Jadi pertama tentu saja kualitas guru dan kualitas tunjangannya, sehingga betul-betul mencerminkan kebutuhan mereka untuk bisa memberikan pengajaran yang baik.

Hal lain yang perlu dicermati, yakni terkait efektivitas pengajaran di kelas-kelas dalam sekolah. Kualitas kurikulum serta metode pembelajaran menjadi sangat penting. Itu tentu jadi suatu yang kita lihat sebagai persoalan yang komplit, sehingga kita bisa membangun strategi pembangunan sumber daya manusia. Terutama terkait tantangan-tantangan yang muncul, apakah itu industrislisasi, teknologi yang berubah, dan keterbukaan informasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, (Rabu, 16/8/2018) menuturkan, pemerintah akan mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, termasuk infrastrukturnya. Akan dibangun dan direhabilitasi ruang kelas yang lebih dari 61.000 ruang kelas dari SD sampai SMA. Pemerintah menyadari pentingnya sektor pendidikan lantaran memiliki peranan besar mencetak generasi bangsa yang handal. Oleh karena itulah alokasi dana untuk pendidikan terus naik seiring peningkatan anggaran pemerintah.

Di RAPBN 2018, anggaran pendidikan di pemerintah pusat Rp 146,6 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 15 triliun. Adapun sisanya, Rp 279,3 triliun dialokasikan ke daerah melalui dana transfer daerah dan dana desa. Anggaran pendidikan Rp 441 triliun itu akan digunakan dalam Program Indonesia Pintar untuk 19,7 juta siswa, beasiswa bidik misi untuk 401.500 mahasiwa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 262.200 sekolah. Selain itu, anggaran pendidikan juga akan digunakan untuk tunjangan profesi 435.000 guru non PNS, 257.000 guru PNS, dan 1,2 juta Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Sayangnya, walaupun sudah dilaporkan  berbagai sumber dana pendukung pendidikan tersebut sudak terealisasi, namun hingga tulisan ini ditayangkan, masih banyak sekolah, guru dan PAUD belum merasakan dukungan itu, padahal sejak lama sudah menunggu. Bahkan dana Hibah Tangan Tuhan Gubernur DKI pun belum cair ......

Semoga para penggiat pendidikan tetap semangat

SUMBER :

DOWNLOAD : Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I T.A. 2018 

http://setkab.go.id

www.liputan6.com

https://ekonomi.kompas.com

KIP Belum Tersalurkan, Presiden Prioritaskan Terjun Langsung Ke Lapangan

Pencairan KIP Rendah

Presiden Joko Widodo, (Senin, 8/1/2018), memberi informasi mengenai jumlah dana yang ada di dalam KIP. Dana KIP untuk pelajar SD sebesar Rp 450.000, untuk pelajar SMP sebesar Rp 750.000, untuk pelajar SMA dan SMK sebesar Rp 1 juta. Anggaran itu dipakai untuk beli seragam, sepatu, buku, tas sekolah. Keberadaan KIP menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA. Untuk siswa paket kesetaraan sesuai dengan paket yang diikuti, Paket A senilai dengan bantuan untuk siswa SD, Paket B senilai dengan bantuan untuk siswa SMP, dan Paket C senilai dengan bantuan untuk siswa SMA.

Meski Kartu Indonesia pintar (KIP) program andalan Presiden Joko Widodo dalam membantu pendidikan anak-anak tidak mampu di Indonesia telah dianggarkan dalam APBN, namun pencairannya hingga Agustus 2017 masih rendah. Data sampai 28 Agustus menyebutkan, baru 2,2 juta anak yang sudah mencairkan uang KIP 2017. Angka itu setara dengan 13,2 persen dari total penerima KIP sebanyak 17,9 juta anak.

Hingga Tahun 2017 Program kartu Indonesia pintar (KIP) yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelamatkan anak bangsa dalam masalah sekolah, ternyata realisasinya masih rendah. Tingkat pencairan uang KIP untuk jenjang sekolah dasar (SD) baru 5 persen. Dari sepuluh juta anak SD sasaran penerima KIP, yang sudah mencairkan dana baru hampir setengah juta anak. Catatan di Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud menyebutkan, jumlah siswa SD yang sudah mencairkan KIP baru sekitar 423.235 anak. Jumlah ini masih sangat jauh dibandingkan dengan total sasaran KIP untuk SD yang mencapai 10,3 juta lebih.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD), Muhadjir Effendy (Selasa, 19/12/17) mengaku hingga Desember 2017, KEMDIKBUD telah menyalurkan dana PIP ke 17.927.308 anak penerima KIP. Namun dari jumlah tersebut belum semua melakukan pencairan. Dana bantuan pembiayaan mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) itu diharapkan bisa didorong untuk dicairkan penerima. Lantaran PIP bisa menggiring anak putus sekolah untuk kembali bisa bersekolah. PEMDA dan pihak bank diminta untuk memberitahukan penerima KIP untuk segera mencairkan.

Tingkat pencairan KIP paling buruk ada di jenjang SD. Dari total alokasi penerima KIP sebanyak 10,3 juta anak, yang mencairkan baru 654.189 anak (8,41 persen). Kemudian, di jenjang SMP ada 666.696 (21,5 persen) anak yang mencairkan uang KIP. Siswa SD pemegang KIP mendapatkan dana Rp 450 ribu per tahun. Sedangkan untuk siswa SMP memperoleh bantuan Rp 750 ribu per tahun dan SMA/SMK Rp 1 juta per tahun.

Dirjen DIKDASMEN KEMENDIKBUD Hamid Muhammad (2/9/17) menyatakan, masyarakat perlu mengetahui skema penyaluran uang KIP mulai kas negara sampai di tangan siswa. Tugas KEMENDIKBUD adalah mempercepat penyaluran uang KIP dari kas negara ke bank. Proses berikutnya adalah pencairan uang KIP dari bank oleh siswa. Mempercepat pencairan uang KIP adalah tugas kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah. Dinas pendidikan bisa mendesak jajaran sekolah supaya mempercepat pencairan KIP. Khususnya untuk siswa yang sudah membuka rekening di bank

Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MENKO PMK) RI Puan Maharani saat memberi pengarahan pada acara Penyerahan KIP, ATM Siswa Yatim, Komputer, dan Buku Bacaan di SMPN 1 Cawas, Kabupaten Klaten, Selasa (12/12/2017) mengatakan sebanyak 19,4 juta pelajar SD, SMP, dan SMA sederajat di penjuru nusantara akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan tersalurkan tepat sasaran pada 2018. Termasuk para peserta didik yang tersebar di Jawa Tengah. Bantuan dana pendidikan melalui progran KIP diberikan kepada pelajar tidak mampu setiap tahun mulai jenjang SD, SMP, SMA dan sederajat. Setiap siswa SD mendapatkan uang Rp 450.000, SMP Rp 750.000, SMA/SMK Rp 1 juta setiap tahun saat tahun ajaran baru. Uang bantuan KIP tersebut, sekarang bisa diambil melalui bank. Untuk siswa SD dan SMP melalui BRI, sedangkan SMA/SMK melalui BNI. Waktu pengambilan, kepala sekolah atau bapak ibu guru bisa membantu agar tidak berebutan di bank. Bantuan itu boleh diambil sebagian ataupun semuanya. Bantuan yang disalurkan setiap tahun ajaran baru itu harus digunakan untuk keperluan sekolah, membeli seragam, buku, serta peralatan sekolah lainnya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak karuan, seperti jalan-jalan, jajan, atau beli pulsa.

Penerima KIP kini tidak hanya siswa dari keluarga miskin, tetapi juga para anak yatim, anak-anak yang menuntut ilmu di pondok pesantren, serta anak putus sekolah. Sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke lembaga formal atau nonformal, seperti balai latihan kerja dan lembaga kursus. Supaya program itu tepat sasaran, butuh kerja sama dengan kepala Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya agar menjangkau semua anak yang berhak memegang KIP. Perlu database terpadu, supaya dapat diketahui berapa sebenarnya dalam satu keluarga memerlukan KIP. Pembatasan pemegang KIP bukan dari pihak pemerintah, namun berdasarkan pengajuan pemerintah daerah yang tahu kondisi masyarakat. Jika dalam satu keluarga miskin terdapat dua anak usia sekolah, maka keduanya berhak mendapat KIP.

Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko mengatakan, berbagai program telah dilakukan pemerintah pusat maupun Pemprov Jateng guna memajukan pendidikan nasional, termasuk pemberian KIP untuk peserta didik dari keluarga miskin dan bantuan sarana prasarana sekolah lainnya. Bahkan Jateng mendorong sampai ke sekolah lanjutan terutama sekolah menengah kejuruan (SMK), sehingga ketika lulus mempunyai keterampilan sebagai bekal bekerja. Generasi muda yang cerdas dan sehat merupakan aset bangsa, sehingga dengan program pendidikan ini diharapkan dapat memutus atau menanggulangi kemiskinan. Paling tidak jika orang tuanya miskin, anaknya atau generasi berikutnya tidak lagi miskin.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Kaltara Teguh Heri Susanto mengatakan, bahwa masih ada ribuan yang berhak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum merasakan program pemerintah Jokowi itu. Karena Disdikbud sulit mendektesi keberadaan mereka, akibat minimnya petugas verifikasi di daerah serta alamat penerima yang berpindah-pindah. Provinsi Kaltara menargetkan dapat menyalurkan KIP kepada 5.000-an anak putus sekolah, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA sederajat. Sudah ada beberapa yang didata dan mendapatkan KIP. Tapi masih banyak lagi yang belum. Karena memang petugas di kabupaten/kota yang kurang. Padahal alamat dan jumlah calon penerima KIP sudah detail, hanya tinggal verifikasi. Pemerintah provinsi sudah berikan edaran, akan tetapi sulit dipaksakan karena mereka (daerah,Red.) tidak punya anggaran khusus petugas verifikasi. DISDIKBUD Kaltara akan terus berupaya mendorong agar daerah terus mencari solusi dan jalan keluar persoalan tersebut. Di Kaltara anak berusia maksimal 21 tahun dan putus sekolah, masih berhak menerima KIP. Asalkan benar-benar putus disebabkan kendala biaya. Kalau ini bisa diverfikasi keseluruhan, maka akan disekolahkan dan dikursuskan secara gratis sesuai progam presiden.

Sampai dengan 21 April 2017, kartu yang sudah dicetak sebanyak 83.748 KIP untuk siswa madrasah dari target anggaran pencetakan 1,5 juta lebih KIP. Jumlah itu sudah didistribusikan untuk MI sebanyak 15.652 kartu dengan total dana yang disalurkan berkisar Rp 3,5 miliar. Sedangkan untuk siswa MTs, sebanyak 38.870 KIP untuk penyaluran anggaran lebih dari Rp 14 miliar. Sisanya, sebanyak 29.226 KIP, didistribuskan kapada siswa MA dengan nilai anggaran Rp 14,6 miliar.

Sekretaris Jenderal KEMDIKBUD Didik Suhardi di Jakarta, (Selasa, 17/4/2017) mengatakan, sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 19/2016 tentang Program Indonesia Pintar, KIP merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang mendukung program wajib belajar 12 tahun, di mana anak Indonesia minimal berpendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA). KIP yang dibagikan lewat program PIP telah menjangkau 17,9 juta dari 19,7 juta siswa miskin yang terdaftar pada data pokok siswa (DAPODIK) maupun di lembaga pendidikan kesetaraan atau lembaga kursus. PIP membantu para siswa terhindar dari putus sekolah. PIP disalurkan kepada siswa usia sekolah 6-21 tahun. Itu diperkuat dengan angka putus sekolah yang mengalami penurunan siginifikan dan angka partisipasi kasar (APK) sebagai indikator untuk menunjukan kenaikan yang siginifikan.

Berdasarkan data KEMDIKBUD pada tahun ajaran 2017/2018, APK SMA mencapai 86,94%. Ada dua provinsi yang APK di atas 90% ini hampir tuntas program wajib belajar 12 tahun, yakni Sumatara Barat (Sumbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan, di 10 provinsi telah mencapai 95%, yakni di DKI Jakarta, DI Yogyakarta (DIY) Sumatara Utara (Sumut), Kepulauan Riau, Sulawesi Utara(Sulut), Sulawesi Tenggara, Maluku, Malauku Utara, Bali, dan NTB. Terkait data 19,7 siswa miskin, telah dilakukan validasi data yang diperoleh dari Data Pokok Siswa. Sebab, data nama siswa penerima KIP tersebut berasal dari sekolah, sehingga harus divalidasi dengan data keluarga miskin yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemsos), dalam hal ini data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

KIP Prioritas, Presiden Langsung Turun Lapangan

Di tahun 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran dana senilai Rp. 9,3 triliun untuk 17.927.308 penerima KIP. Angka tersebut sedikit berubah, pada komposisi penerima persekolahan 17.627.287 penerima, dan program kesetaraan yang tahun depan hanya memiliki kuota 300.021 penerima. Akan lebih digencarkan sosialisasi PIP dan menyisir daerah terluar, terpencil agar siswa yang belum mendapatkan KIP untuk bisa diajukan. Untuk mempercepat pemanfaatan KIP di semua jenjang pendidikan, KEMENDIKBUD menjalankan program percepatan dengan cara fokus mempercepat pencairan di 66 kabupaten/kota. Gelombang pertama pada 8-11 September di 34 kabupaten/kota. Gelombang kedua pada 14-17 Agustus di 34 kabupaten dan kota.

MENDIKBUD Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah terus mendorong sekolah untuk mengajak siswa melakukan pencairan terhadap KIP. Dana KIP tepat sasaran dan disalurkan kepada siswa yang membutuhkan. Semua uang sudah disalurkan ke rekening siswa, tetapi justru siswa yang pasif. Namun, siswa masih enggan untuk datang ke bank. Hal itu yang membuat dana KIP yang telah disalurkan hingga saat ini belum semuanya dicairkan. KEMDIBUD, terus mensosialisasikan ke sekolah agar mereka mau mendorong para siswa mau mencairkan dana KIP. KIP tidak dapat digunakan jika siswa tidak melakukan aktivasi untuk mendapatkan buku tabungan di bank. Meski demikian, para siswa yang belum melakukan pencairan dana dengan skema aktivasi KIP hingga akhir tahun tidak akan kehilangan dana tersebut. Bahkan, akan ada penambahan dana untuk tahun berikutnya. MENDIKBUD meminta siswa penerima KIP yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya untuk menunjukan bukti penerima KIP ke sekolah yang dituju agar datanya dapat diperbarui.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DIKDASMEN KEMENDIKBUD Hamid Muhammad mengatakan, KEMENDIBUD memberikan kemudahan bagi keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang belum memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa menikmati fasilitas Program Indonesia Pintar (PIP). Para orang tua yang tercatat sebagai KKS bisa langsung melapor ke sekolah dengan menyertakan surat keterangan. Nantinya, kepsek memasukkan data anak bersangkutan di dalam DAPODIK. Begitu masuk, si anak sudah bisa menikmati dana Program Indonesia Pintar (PIP). Sembari menunggu KIP-nya diberikan, anak dari pemegang KKS sudah bisa menikmati dana pendidikan. Data ada 1,7 juta siswa yang orang tuanya dapat KKS belum dapat KIP. Agar 1,7 juta siswa ini bisa mendapatkan dana PIP, orang tua dan kepsek diminta untuk saling koordinasi untuk mempercepat input data ke DAPODIK. Anak yang orang tuanya tidak punya KKS tapi layak mendapatkan KIP, kepsek tinggal memasukkan ke dalam kolom usulan sekolah. Nantinya, KEMENDIKBUD akan memprosesnya, sehingga si anak bisa mendapatkan KIP.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kemdikbud, Wartanto mengatakan, pemerintah kembali mengajak anak putus sekolah untuk menyelesaikan pendidikan melalui program paket atau kesetaraan. Sejak 2017, KEMDIKBUD telah berhasil mengajak 568.171 siswa putus sekolah untuk belajar lagi pada jenjang paket A, B, dan C. Para anak putus sekolah itu direkrut untuk mengikuti program paket itu berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data yang lengkap dengan nama dan alamat itu lalu ditindaklanjuti oleh KEMDIKBUD dengan ditelusuri kembali lokasi terakhir tempat tinggal anak dan status pendidikannya. Dari total 568.171 siswa usia sekolah yang tidak bersekolah itu masuk PIP mendapatkan KIP yang terbagi atas siswa Paket A sebanyak 69.905 siswa, Paket B 242.004 siswa, dan Paket C 256.262 siswa. Total siswa paket kesetaraan secara keseluruhan, termasuk siswa berusia di atas 21 tahun, ada 1.051.593 siswa. Mereka terdiri atas program Paket A sebanyak 177.264 siswa, Paket B 441.021 siswa, dan Paket C 433.308 siswa.

Staf Khusus MENDIKBUD Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan, Alpha Amirtachman mengatakan, dengan progran percepatannya itu diharapkan pencairan KIP bisa dimaksimalkan. Khusus untuk jenjang SD dan sederajat diharapkan akhir Agustus ini bisa dicairkan sebanyak 20 persen atau sekitar satu juta siswa. SD diupayakan tuntas dicairkan pada akhir Desember 2018. Kemudian untuk jenjang SMP dan sederajat ditargetkan pencairan KIP pada akhir Agustus bisa capai 20 persen. KIP jenjang SMA ditarget tersalurkan 70 persen serta untuk SMK ditarget 72 persen. Penyaluran KIP yang mencapai di atas 100% atau lebih dari jumlah alokasi dana dasarnya karena perpindahan jenjang pendidikan. Alokasi dana yang awalnya akan disalurkan pada satu orang, pada saat penyaluran akan diberikan kepada dua orang. Dana yang diberikan kepada anak Indonesia usia sekolah 6-21 tahun disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Siswa SD/paket A mendapatkan Rp 450.000/tahun, siswa SMP/Paket B mendapat Rp 750.00/tahun, dan SMA/SMK dan Paket C mendapat Rp 1.000.000/tahun. Dana ini ditransfer langsung ke rekening siswa. Siswa itu adalah anak Indonesia berasal dari keluarga penerima program PKH dan KKS dalam rentang usia sekolah. Secara keseluruhan total penerima KIP tahun ini mencapai 17.927.308 anak untuk seluruh jenjang pendidikan. Perinciannya di jenjang SD 10.360.614 anak, SMP (4.369.968), SMA (1.367.599), dan SMK (1.829.167). Dengan porsi alokasi itu, porsi KIP di jenjang SD mencapai 60 persen. 

Direktur Pembinaan SD KEMENDIKBUD Wowon Widaryat mengatakan siswa penerima KIP didorong supaya secepatnya bisa mencairkan KIP. Untuk jenjang SD uang KIP dicairkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). KEMENDIKBUD akan mendorong sekolah segera berkoordinasi dengan kantor BRI terdekat untuk mempercepat pencairan KIP. Meski saat ini mayoritas siswa miskin telah mendapatkan akses pendidikan, pemerintah diminta untuk tidak mengabaikan peningkatan kualitas pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang memadai serta guru berkualitas menjadi faktor utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air.

Pada Senin, 8/1/2018, Presiden Joko Widodo, membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.148 pelajar SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan kesetaraan di Kota Kupang dan sekitarnya. Pembagian KIP itu dilaksanakan di halaman SMKN 3, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 1.148 pelajar yang menerima KIP itu terdiri dari 553 pelajar SD, 161 pelajar SMP, 156 pelajar SMA, 178 pelajar SMK dan 100 pelajar dari pendidikan kesetaraan.

Pada Rabu, 24/5/2018, Presiden Joko Widodo, dikutip dari siaran pers resmi Istana menyerahkan 1.000 Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada pelajar SD, SMP, SMA, SMK dan program Keseteraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang.

Pada Jumat, 16/6/2018 Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.317 Kartu Indonesia Pintar (KIP)  untuk siswa-sisi SD, SMP, SMA, SMK, Kejar Paket B, dan Paket C dari wilayah sekitar Kota Purwokerto. Penyerahan dilakukan di Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 2 Purwokerto.

Pada 13/8/2018 Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Negeri 7 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Jumlah KIP yang dibagikan di Jember itu sebanyak 1.725. yaitu sekitar 500 KIP untuk siswa SD, 473 untuk siswa SMP, 300 untuk siswa SMA, 300 siswa SMK dan 152 untuk Paket B dan C.

Seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Surabaya nyaris tak dapat mengikuti ujian akhir semester yang berlangsung tepat di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Hal itu dikarenakan, siswa kejuruan kayu (KKY1) SMKN 2 Surabaya bernama Caka Wardana menunggak SPP selama 1 tahun. Beredar kabar, siswa tersebut sempat tak diizinkan untuk mengikuti ujian. Namun, hal itu ditepis oleh pihak sekolah ketika di konfirmasi JawaPos.com. Wakil Kepala SMKN 2 Surabaya Bidang Humas Sylvia Agustini tidak membenarkan soal adanya isu yang mengatakan bahwa pihaknya melarang siswa iku ujian hanya karena tunggakan SPP.

Dana KIP Belum Cair selama 1 tahun, Caka Wardana siswa SMKN 1 Surabaya jurusan perkayuan kelas XI, tak bayar uang Sekolah (JawaPos.com). Sylvia saat ditemui JawaPos.com di SMKN 2 Surabaya, (Rabu, 2/5/2018) mengatakan pihaknya tetap membolehkan semua siswanya ikut ujian. Hanya, siswa harus melunasi pembayaran SPP pada bulan Mei sebesar Rp 215 ribu. Jika ada wali siswa yang belum mampu melunasi SPP, dapat berkonsultasi langsung dengan pihak sekolah. Pembayaran SPP dari siswa, sebagian akan digunakan untuk menggaji 52 guru tidak tetap (GTT) di sekolah tersebut. Lalu, SPP itu juga dialokasikan untuk bahan selama kegiatan belajar mengajar (KBM) dan ujian praktek. Termasuk saat ujian, siswa akan menghadapi ujian teori dan praktek. Sebab, saat ujian praktek, pihak sekolah harus mendatangkan praktisi dunia usaha dari luar sekolah. Untuk mendatangkan praktisi tersebut, pihak sekolah harus mengeluarkan biaya. Caka ini butuh kayu dan kerjasama dengan CV Pinus. Nah, pengadaan kayu) butuh biaya kan.

Arikan yang berprofesi tukang jahit orang tua Caka kepada JawaPos.com mengaku, sudah membicarakan hal itu ke pihak sekolah Senin (30/4/2018) lalu. Hasilnya, Arikan mendapat dispensasi atau keringanan dari pihak sekolah. Pihak sekolah membolehkan putranya ikut ujian semester hingga dua minggu mendatang. Hanya, tetap harus melunasi tunggakan SPP selama setahun. Tenggat waktunya hingga 20 Mei 2018 mendatang. Dispensasi waktu pelunasan saja. Bukan keringanan SPP. Arikan tidak banyak berkomentar, hanya pasrah saja, hanya berharap ada pencairan dana dari kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dimilikinya. Sudah 4 tahun terakhir dia tidak pernah mendapat pencairan dana, Arikan mengaku baru sekali mendapat pencairan dana sebesar Rp 1 juta dari KIP-nya. Langsung buat bayar SPP sekolah selama 4 bulan.

Sesditjen Pendidikan Islam Isom Yusqi dalam keterangan tertulis di Laman Kemenag, Kamis (27/4/2018) mengatakan KIP bagi para siswa madrasah yang telah disalurkan sampai 21 April 2017, melalui Direktorat Jendral Pendidikan Islam sebesar Rp 32,71 miliar. Penyaluran sebanyak Rp 32 miliar lebih ini baru 3,11% dari total anggaran PIP (Program Indonesia Pintar) Kemenag tahun 2017 yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kementerian Agama harus mengebut pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke seluruh tingkat sekolah Islam di tanah air. Pasalnya, pendistribusian KIP pada empat bulan pertama di tahun 2017 masih rendah. Padahal tahun anggaran 2016, Kemenag telah mencetak KIP bagi 1.377.253 siswa madrasah dan telah didistribusikan ke 34 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di tanah air dengan anggaran sebanyak Rp 908,84 miliar atau 96,71% dari target anggaran yang mencapai Rp 939,78 miliar. Namun, pendistribusian kartu itu belum bisa 100%. Jumlah itu terdiri dari 684.490 kartu untuk siswa MI (Madrasah Ibtidaiyah), 589.936 kartu untuk siswa MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan 301.985 kartu untuk siswa MA (Madrasah Aliyah) dengan total dana yang disalurkan sekitar Rp 1,052 triliun.

Presiden Joko Widodo berpesan kepada siswa agar belajar yang baik karena masa depanmu akan terbentang luas kalau anak-anak belajar dengan baik. Jangan lupa selalu berdoa dan juga berolahraga agar tubuh kita sehat. Presiden mengingatkan para pelajar agar menggunakan dana bantuan KIP untuk keperluan pendidikan, seperti membeli sepatu, tas, buku. Kalau dananya dipakai bukan untuk keperluan sekolah, terus ketahuan kartunya dicabut. Kalau pulsa enggak boleh. Presiden mengharapkan para siswa rajin belajar tanpa kenal lelah. Mengingat, pendidikan yang tinggi dapat menjadi bekal menghadapi era kompetisi yang semakin ketat di masa mendatang.

SUMBER :

http://regional.kontan.co.id

www.beritasatu.com

www.jawapos.com

www.kemenkopmk.go.id

www.bagiguru.com

https://nasional.kompas.com

Emejing! Mahasiswa Indonesia Berlomba-lomba Mengatasi Pencemaran Limbah B3

Mengubah Logam Kromium 6 Menjadi Logam Yang Lebih Ramah Lingkungan

Di Indonesia, permasalahan pencemaran lingkungan seolah tak ada habisnya, terutama masalah pencemaran limbah beracun dan berbahaya (B3). Salah satu cara mengatasi pencemaran limbah B3 itu dengan konsep green technology menjadikan limbah B3 sebagai bahan baku batu bata tanpa pembakaran. Melalui berbagai pengujian, batu bata dari limbah B3 ini memiliki kualitas standar, murah, praktis, dan ramah lingkungan.

Penggunaan mesin otomotif yang membutuhkan teknik metalurgi menyebabkan limbah kromium VI terus meningkat. Padahal, limbah ini sangat berbahaya bagi lingkungan (B3). Berawal dari limbah berbahaya bagi lingkungan yang kerap dihasilkan Industri penyepuhan,vtiga mahasiswa Departemen Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berhasil mengubah logam Kromium 6 menjadi logam yang lebih ramah lingkungan. Ketiganya ialah Wulan Aulia, Rahadian Abdul Rachman, dan Ulva Tri Ita Martia.

Ketua tim, Wulan Aulia (Jumat, 22/6/2018) mengatakan penggunaan logam kromium saat ini banyak digunakan dalam industri penyepuhan untuk menghindari terjadinya korosi. Banyaknya penggunaan logam kromium itu akan berdampak buruk jika limbahnya tidak diolah dengan baik, dampaknya seperti menyebabkan mutagen pada manusia serta proses pertumbuhan tanaman di sekitar pembuangan limbah akan terhambat. Agar limbah dari logam kromium 6 tidak lagi berbahaya, timnya mereduksinya menjadi logam kromium 3 dengan sistem Microbial Fuel Cell (MFC). Prinsip kerjanya yaitu logam Kromium direduksi terlebih dahulu kemudian dilakukan absorbs.

MFC sendiri merupakan sebuah sistem kimia elektrik biologis yang mampu menghasilkan listrik menggunakan bakteri. Bakteri yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae yang diletakkan dalam sistem reaktor. Sistem ini kemudian membutuhkan listrik yang bergerak dalam kutub katoda dalalm reaktor untuk kemudian mampu mereduksi limbah. Teknologi ini telah banyak digunakan dalam sistem pengolahan air limbah di abad 21. Itu sebabnya, teknik ini dapat digunakan unguk logam berat lain yang banyak ditemukan di lingkungan pertambangan seperti Timbal (Pb) dan Merkuri (Hg).

Pereduksian menjadi logam kromium 3, dinilai memiliki toksisitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kromium 6. Sedangkan untuk ukurannya sendiri, kromium 3 memiliki ukuran molekul yang lebih kecil. Ukuran molekul yang kecil ini akan membantu pada proses penyerapan saat limbah kromium 6 tidak dapat tereduksi. Dalam hal ini, timnya menggunakan material adsorbsi Zeolit Y untuk menyerap limbah dari logam kromium 6 yang tak tereduksi.

Permukaan sisi aktif dari Zeolit Y yang luas akan meningkatkan kinerja dari penyerapan limbah logam kromium 6. Mekanismenya dimulai dari menambahkan sumber bakteri Saccharomyces cerevisiae pada kutub anoda sistem reaktor. Kemudian, elektron yang dihasilkan akan bergerak menuju kutub katoda. Pada kutub katoda ini, limbah kromium 6 yang terkumpul akan diserap oleh Zeolit Y. Dalam prosesnya, variasi waktu penyerapan dilakukan setiap selang 15 menit hingga dua jam. Di setiap menitnya, dilakukan pengukuran kadar logam kromium yang telah terserap oleh Zeolit Y. Penelitian itu tidak hanya diperuntukkan logam kromium. Reduksi juga bisa dilakukan untuk logam yang memiliki toksisitas tinggi seperti timbal (Pb) dan merkuri (Hg).

Melalui inovasi tersebut, Wulan bersama timnya berharap bisa meraih medali emas pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) yang bakal digelar pada Agustus 2018 mendatang.

Menjadikan Limbah B3 Sebagai Bahan Baku Batu Bata Tanpa Pembakaran.

Di Indonesia, permasalahan pencemaran lingkungan seolah tak ada habisnya, terutama masalah pencemaran limbah beracun dan berbahaya (B3). Mahasiswa prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga mengatasi pencemaran limbah B3 itu dengan konsep green technology menjadikan limbah B3 sebagai bahan baku batu bata tanpa pembakaran.

Sri Eka Dewi F Sukarelawati, Vindi E Fatikasari, dan Wildani Mahmudah yang menjadikan penelitian B3 ini mampu didanai Kemenristekdikti dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2018 untuk bidang penelitian eksakta (PKMPE).

Ketua Tim, Sri Eka, (surya.co.id, Kamis, 21/6/2018), mengungkapkan melalui berbagai pengujian, batu bata dari limbah B3 ini memiliki kualitas standar, murah, praktis, dan ramah lingkungan. Penelitian mereka yang berjudul Potensi Limbah B3 Iron Slag Sebagai Bahan Baku Batu Bata dengan Konsep Green Technology” ini dilakukan usai melihat aksi long march warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Aksi ini menyuarakan dugaan pencemaran limbah B3 oleh sebuah perusahaan pengolah limbah B3 yang dilapokan kepada Gubernur Jawa Timur.

Limbah B3, merupakan zat sisa suatu usaha atau kegiatan yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik langsung dan tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Jika tidak dilakukan pengolahan, limbah B3 dapat mengubah kualitas lingkungan.

Teknologi dalam penelitian Sri Eka dan teman-temannya ini adalah stabilisasi-solidifikasi, untuk mengurangi dan menghilangkan karakteristik limbah B3 agar tidak berbahaya. Salah satu caranya ya diolah menjadi batu bata yang pembuatannya tidak melalui pembakaran. Sebab pembakaran batu bata menggunakan kayu bakar atau batu bara juga menimbulkan masalah lingkungan tersendiri, yaitu polusi udara akibat timbulnya gas karbondioksida yang tidak ramah lingkungan. Selain polusi udara, pembuatan batu bata tanpa pembakaran dapat mengurangi biaya pembuatannya, tidak berketergantungan dengan cuaca namun menghasilkan produk dengan kualitas standar, murah, praktis dan ramah lingkungan.

Dengan konsep green technology tanpa pembakaran, dalam pembuatan batu bara dilakukan penambahan kapur, semen, dan soil hardener powder. Bahan tambahan itu berfungsi untuk pemadatan bata dan mempercepat waktu pengeringan. Penelitian ini merupakan inovasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengolah limbah B3 iron slag menjadi batako. Selain itu mengolah B3 iron slag menjadi batu bata merah karena pembuatannya lebih mudah dari pada jenis bata lainnya.

Selain iron slag juga terdapat bahan sludge kertas sebagai perekat dalam pembuatan batu bata ini. Berdasarkan eksperimen dalam penelitian ini ditemukan tiga variasi terbaik dengan nilai kandungan logam berat Zn yang berbahaya. Setelah proses stabilisasi-solidifikasi ditemukan nilainya dibawah baku mutu berdasarkan ketetapan peraturan yang berlaku. Jadi hal ini membuktikan hasil penelitian PKM-PE kami ini aman untuk dimanfaatkan secara internal oleh pihak penghasil limbah dan pihak pengolah limbah sebagai solusi pengurangan timbunan limbah di landfill.

Demikian hasil penelitian tiga mahasiswa prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga, yaitu Sri Eka Dewi F. Sukarelawati, Vindi E. Fatikasari, dan Wildani Mahmudah. Laporan mereka dalam judul “Potensi Limbah B3 Iron Slag Sebagai Bahan Baku Batu Bata dengan Konsep Green Technology”, berhasil lolos seleksi dan memperoleh hibah penelitian Kemenristekdikti dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2018 untuk bidang penelitian eksakta (PKMPE).

Penelitian mahasiswa FST UNAIR itu dilakukan berangkat dari aksi long march warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang menyuarakan dugaan pencemaran limbah B3 oleh sebuah perusahaan pengolah limbah B3 yang dilapokan kepada gubernur Jawa Timur.

Menurut Sri Eka Dewi FS, ketua tim PKMPE UNAIR ini, limbah B3 merupakan zat sisa suatu usaha/kegiatan yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik langsung dan tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Jika tidak dilakukan pengolahan, limbah B3 dapat mengubah kualitas lingkungan. Pengolahan dimaksud adalah proses mengubah jenis, jumlah, dan karakteristik limbah menjadi tidak berbahaya dan tidak beracun.

Teknologi dalam penelitian Sri Eka Dewi Dkk ini adalah stabilisasi-solidifikasi, untuk mengurangi dan menghilangkan karakteristik limbah B3 agar tidak berbahaya. Salah satunya diolah menjadi batu bata yang pembuatannya tidak melalui pembakaran. Sebab pembakaran batu bata menggunakan kayu bakar atau batu bara juga menimbulkan masalah lingkungan tersendiri, yaitu polusi udara akibat timbulnya gas karbondioksida (CO2) yang tidak ramah lingkungan.

Selain polusi udara, pembuatan batu bata tanpa pembakaran dapat mengurangi biaya pembuatannya, tidak berketergantungan dengan cuacanamun menghasilkan produk dengan kualitas standar, murah, praktis dan ramah lingkungan. Dengan konsep green technology tanpa pembakaran, sehingga dalam pembuatannya dengan penambahan kapur, semen, dan soil hardener powder. Bahan tambahan itu berfungsi untuk pemadatan bata dan mempercepat waktu pengeringan.

Penelitian ini merupakan inovasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengolah limbah B3 iron slag menjadi batako. Selain itu mengolah B3 iron slag menjadi batu bata merah karena pembuatannya lebih mudah dari pada jenis bata lainnya. Selain iron slag juga terdapat bahan sludge kertas sebagai perekat dalam pembuatan batu bata ini. Pengujian kualitas atas hasil batu bata itu diantaranya uji pandangan luar, uji ukuran dan toleransi, uji kuat tekan, uji garam yang membahayakan, uji kerapatan semu, uji penyerapan air,  dan uji TCLP dengan variasi bahan yang digunakan yaitu campuran antara iron slag, sludge kertas dan bahan pemadat.

Berdasarkan eksperimen dalam penelitian ini ditemukan tiga variasi terbaik dengan nilai kandungan logam berat Zn yang berbahaya. Setelah proses stabilisasi-solidifikasi ditemukan nilainya dibawah baku mutu berdasarkan ketetapan PP No.101 Tahun 2014. Jadi hal ini membuktikan bahwa hasil penelitian PKM-PE kami ini aman untuk dimanfaatkan secara internal oleh pihak penghasil limbah dan pihak pengolah limbah sebagai solusi pengurangan timbunan limbah di landfill.

Industri pengolahan batu bara di Indonesia masih menjadi industri yang diandalkan. Perkembangannya pun masih terbilang pesat. Namun tak bisa dipungkiri memang bahwa industri ini diikuti produk samping berupa limbah cair. Layaknya sampah produksi lainnya, limbah cair batu bara pun jika tidak dikelola dengan baik bisa berdampak buruk pada kelestarian lingkungan. Selain itu juga menyebabkan pencemaran yang bisa mengancam kesehatan makhluk hidup.

Nanokomposit Titani Nanotube (Tint)-Graphene, Prototipe Untuk Mendegradasi Kandungan Berbahaya Di Limbah Cair Batu Bara

Tiga mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) menciptakan sebuah prototipe berupa Nanokomposit Titani Nanotube (TiNT)-Graphene yang optimal untuk mendegradasi kandungan berbahaya di limbah cair batu bara. Temuan mereka ini secara simultan juga mampu menghasilkan hidrogen. Dengan begitu, limbah cair batu bara yang berbahaya tadi dapat secara aman dibuang ke lingkungan dan menjadi penghasil salah satu energi terbarukan serta ramah lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga mahasiswa itu adalah Raudina (Teknik Kimia), Barneus Wanglie Sugianto (Teknik Kimia), dan Isni Nur Sadrina (Teknologi Bioproses). Di bawah bimbingan Guru Besar Fakultas Teknik UI Prof. Slamet, mereka berhasil menghasilkan teknologi ini sebagai salah satu alternatif pengolahan limbah cair batu bara.

Raudina, dalam keterangan pers yang diterima Fakta.News, menyebut bahwa limbah cair batu bara mengandung senyawa fenol dan turunannya. Kontaminasi fenol pada manusia dapat menyebabkan sejumlah penyakit di antaranya iritasi, kerusakan hati dan ginjal, gangguan saraf, hingga penyakit kronis yang bersifat karsinogenik (yang menyebabkan kanker) dan teratogenik (menyebabkan cacat kelahiran). Temuan ini merupakan suatu metode efektif agar dapat mendegradasi senyawa fenolik yang terdapat pada limbah cair batu bara. Jadi dapat secara aman dibuang ke lingkungan dengan menggunakan material lokal.

Adapun material lokal nanokomposit mereka manfaatkan dan diuji sedemikian rupa menjadi satu nilai tambah dari teknologi karya mereka. Terlebih, selain bahan lokal itu tadi, juga dapat meningkatkan nilai keekonomisan. Sementara sebagai salah satu output dari teknologi ini, hidrogen diyakini mampu menjadi salah satu alternatif energi terbarukan yang akan terus berkembang dan ramai digunakan di masa depan lantaran tidak menghasilkan emisi karbon dan menghasilkan energi yang cukup besar. Belum lagi hidrogen juga tidak beracun, bukan merupakan gas rumah kaca, dan dipercaya merupakan satu-satunya bahan bakar alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan negara pada bahan bakar fosil. Selain itu hidrogen juga disebut sebagai pembawa energi bersih karena pembakarannya menghasilkan air sebagai produk sampingnya.

Raudina dan timnya berharap hasil penelitian mereka mampu berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam hal pengelolaan limbah cair batu bara, produksi hidrogen, dan nanokomposit berbahan lokal. Selain itu, mereka juga berharap penelitiannya dapat menjadi dasar dalam pengembangan skala industri dalam pengolahan limbah cair batu bara dan produksi hidrogen, sebagai energi terbarukan dan menuntaskan permasalahan pencemaran akibat limbah cair batu bara.

Inovasi Teknologi Pengolah Limbah

Lima mahasiswa UGM berhasil membuat inovasi teknologi pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang bersifat portabel. Mereka adalah Vania Erizza (FKG), Gita Prasulistiyono Putra (FEB), M. Bisyri Lathif (FEB), Ahmad Widardi (FMIPA), dan Pandu Dwijayanto (FT).

Gita saat berbincang dengan wartawan di Ruang Fortakgama UGM menyampaikan pengembangan Medigold berawal dari banyaknya keluhan pengelola klinik kesehatan kecil dan menengah yang mengaku kesulitan dalam mengolah limbah medis. Meskipun telah banyak dipasarkan alat pengolah limbah mandiri yang dapat membantu mengatasi persoalan tersebut, namun harganya relatif mahal sehingga kurang bisa dijangkau untuk klinik kecil. Alat yang ada dipasaran cukup mahal sekitar Rp.5-10 juta. Selain itu dimensinya juga besar sehingga memakan tempat.

Melihat kenyataan itu, Gitta bersama bersama keempat rekannya berusaha untuk mengembangkan sebuah alat pengolah limbah yang memungkinkan untuk digunakan bagi klinik skala kecil. Alat pengolah limbah yang mereka kembangkan berukuran kecil dengan dimensi 50x40x50 cm sehingga tidak memakan ruang dan mudah dipindah tempatkan. Selain itu alat ini mereka kemas dalam bentuk yang menarik yakni layaknya sofa.

Medigold terdiri dari dua komponen utama yakni alat sterilisasi dan penghancur jarum suntik. Untuk mesin sterilisasi memanfaatkan panci presto yang dapat digunakan untuk mensterilkan berbagai jenis peralatan medis sperti kassa, kapas, maupun perban. Mesin sterilisasi ini memiliki kapasitas sebesar 6 liter serta mampu menghasilkan suhu hingga 300° Celcius dan menghasilkan tekanan sebesar 1,5 atm. Sementara mesin penghancur jarum suntik   bekerja dengan dialiri arus listrik bertegangan 50 volt dan berarus tinggi yaitu 22 amper. Untuk sterilisasi butuh waktu sekitar 1 jam, tetapi untuk menghancurkan jarum suntik hanya butuh waktu 1-2 detik saja.

Medigold dilengkapi dengan dua mode waktu operasi yakni manual dan otomatis. Untuk cara pengoperasian dengan mode otomatis yaitu dengan menngunakan timer, pengguna hanya perlu memasukkan limbah setelah klinik tutup di malam hari. Selanjutnya pada kesesokan harinya limbah sudah selesasi diolah tanpa perlu adanya penjagan seperti pada mode manual. Karena bisa dijalankan dengan mode otomatis sehingga tidak memerlukan tenaga kerja tambahan untuk pengoperasiannya.

Ahmad Widardi mengatakan, hadirnya Medigold ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi klinik kesehatan kecil dalam pengolahan limbah medisnya. Kendati begitu, alat ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap alat pengolah limbah B3 yang sebagian besar dipenuhi dari luar negeri dan diproduksi dengan harga terjangkau. “Untuk pembuatan alat ini seluruhnya memakai bahan lokal sehingga biaya produksinya jauh lebih murah daripada produk lain yang sudah ada dipasaran. Rencananya akan kami pasarkan per unitnya Rp. 2,5 juta. Selain memiliki dimensi yang kecil, portabel, dan dapat dijalankan secara otomatis, alat ini juga bersifat ramah lingkungan. Pasalnya pengoperasian Medigold tidak menimbulkan polusi asap seperti pada kebanyakan instalasi pengolahan limbah medis. Keunggulannya juga tidak mengeluarkan  asap sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.

Sukses buat Mahasiswa Indonesia.

Tetaplah Semangat.

SUMBER :

http://news.unair.ac.id

https://ugm.ac.id

https://sketsanews.com

www.its.ac.id

www.kabarrantau.com

https://fakta.news

http://jatim.tribunnews.com