PKPU Human Initiative sebagai anggota Aliansi
Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) membangun dua unit sekolah Rakhine
State Myanmar yaitu yang diperuntukan bagi siswa SD – SMP dengan jumlah siswa
sebanyak 160 siswa di Desa Nidin, Phauk Taw District dan yang diperuntukkan bagi 120 siswa SD Bertempat,
di Desa Butilun, Mrauk U district, Rakhine State. Total bantuan yang akan
diberikan AKIM kepada masyrakat di Rakhine selama dua tahun ke depan sebesar 2
juta dollar Amerika Serikat. Dana ini berasal dari masyarakat dan pemerintah.
Direktur Program PKPU HI, Tomi Hendrajati, pada
acara peletakan batu pertama, mengatakan sekolah yang telah terbangun ini
merupakan inisiatif warga Rohingya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi
anak-anaknya paska konflik terjadi. Meski dengan fasilitas yang sangat
terbatas, para siswa antusias untuk belajar. Para guru adalah sukarelawan yang
dibayar secara cuma-cuma oleh orang tua siswa.
Menurut ketua pelaksana AKIM, Muhamad Ali Yusup, (Kamis,
31/8/2017) aliansi ini memliki empat program bantuan, yakni kesehatan,
pendidikan, ekonomi, dan bantuan dasar. Rencananya, aliansi ini akan berjalan
selama dua tahun dan bisa bisa diperpanjang jika dibutuhkan. Sementara aktivitas
AKIM fokus di Rakhine AKIM akan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan
yang berada di Rakhine. Hal ini dilakukan, karena berdasarkan ketentuan yang
dibuat pemerintah Myanmar, setiap badan yang ingin memberikan bantuan harus
melalui organisasi lokal. Di sana sudah ada ketentuan baku bahwa harus melalui
otoritas setempat. Jadi, AKIM kerja sama dengan otoritas setempat, meminta
izin, dan pelaksanaan kegiatannya bersama LSM lokal.
Sebagaimana diketahui, pada tanggal 31 Agustus
2017, KEMENLU telah meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar
(AKIM). AKIM terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan
bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan relief.
Adapun komitmen bantuan yang diberikan oleh aliansi adalah sebesar 2 juta
dollar AS. Diharapkan pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses
kepada AKIM karena selama ini telah bersama pemerintah Indonesia dalam
melaksanakan beberapa program. Dari sisi bantuan pendidikan, AKIM akan membangun gedung sekolah, fasilitas
pendidikan, memberikan pelatihan kepada guru, serta pengajar di sana. Dalam
bidang kesehatan, akan digelar pelatihan medis bagi tenaga kesehatan di
Rakhine. Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan
harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang
agama dan etnis.
Sebelumnya, (Senin, 4/9/2017) Menteri Luar Negeri
RI Retno Marsudi menyerahkan usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada
konsulat negara Myanmar dalam misi diplomasi di Nay Pyi Taw, Myanmar. Saat
bertemu dengan konsulat Negara Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, Retno
menyampaikan, Formula 4+1 yang diusulkan untuk Rakhine State tediri dari empat
elemen, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara
maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang
berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera
dibuka akses untuk bantuan keamanan. Empat elemen pertama merupakan elemen
utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak
semakin memburuk. Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar
rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh
Kofi Annan dapat segera diimplementasikan. Mengenai implementasi rekomendasi
laporan Kofi Annan tersebut, pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi
dan badan penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi. Akses bantuan
Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen
tinggi lembaga swadaya masyarakat kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar.
Menurut Retno Misi ke Myanmar paling tidak telah
mencapai dua hal. Pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia
kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas
Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan teraebut. Indonesia juga telah
mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan
yang dipimpin pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC (Komite Internasional
Palang Merah). Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini
adalah disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan
kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh pemerintah
Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan
ASEAN.
Menlu Retno Marsudi di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta (29 Agustus 2017) mengapresiasi aksi pembentukan dan
program gagasan AKIM. Tindakan itu selaras dengan aksi pemerintah dalam
menangani krisis di Rakhine. Sejak kondisi Myanmar memanas, Retno langsung
berkomunikasi dengan Duta Besar Indonesia khususnya di Yangon, Myamnar. Duta
Besar Indonesia juga melakukan pertemuan dengan National Security Advisor
Myanmar U Thaung Tun guna mendapat penjelasan atas kerusuhan yang terjadi belakangan
ini. Indonesia memiliki kedekatan dengan warga Rohingya di Myanmar. Berbagai
bantuan sudah disalurkan untuk warga di sana. Indonesia tetap konsisten
membantu penyelesaian konflik di negara bagian itu. Indonesia tetap berkomitmen
untuk memberikan kerja sama dan bantuannya kepada pemerintah Myanmar untuk
mengatasi situasi atau untuk membangun Rakhine State yang inklusif. Menteri
Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meresmikan aliansi lembaga swadaya
masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu krisis humaniter
terhadap etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine, Myanmar.
Peresmian itu dilakukan pada Kamis 31 Agustus, hampir satu pekan pasca-konflik
bersenjata teranyar yang pecah di Rakhine.
Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan
Iklim (LPBI) NU, Muhamad Ali Yusuf, mewakili ormas Nahdlatul Ulama yang
sekaligus bertindak sebagai ketua AKIM, dalam kata sambutan peresmian aliansi
tersebut di Kementerian Luar Negeri RI, (Kamis, 31/8/2017) mengatakan Gabungan
LSM ini menamakan diri sebagai Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar
(AKIM), beranggotakan 11 lembaga yang berfokus pada isu kemanusiaan, khususnya
di negara tersebut. Beberapa anggota AKIM meliputi Muhammadiyah, Nahdlatul
Ulama, Palang Merah Indonesia, PKPU, dan Aksi Cepat Tanggap.
Aliansi yang didukung oleh Kemlu RI dan turut
bersinergi dengan pemerintah Myanmar serta organisasi internasional itu, telah
membentuk program bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community
untuk Myanmar (HASCO). Program itu akan memberikan sejumlah bentuk bantuan humaniter
dan pengembangan kapasitas untuk area dan masyarakat yang terdampak konflik di
Rakhine. Bantuan itu akan dilaksanakan selama 2 tahun, dimulai sejak 2017 ini,
yang berfokus pada empat bidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan
humanitarian relief. Selama proses asessment, AKIM didukung dan dibantu oleh
Kemlu RI serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat Myanmar, otoritas daerah
Negara Bagian Rakhine, berbagai lembaga PBB, serta mitra lokal. AKIM berfokus
pada sejumlah hal, seperti memberikan bantuan pendidikan, pendirian fasilitas
kesehatan, membangun pasar untuk menyokong perekonomian, pemberdayaan desa, dan
suplai kebutuhan hidup mendasar. Agar komitmen itu dapat terlaksana, AKIM
menggelontorkan dana sebesar US$ 2 juta. Dana itu, diperoleh dari donatur
sejumlah LSM dan individu asal Tanah Air. Dana tersebut telah digelontorkan ke
Rakhine secara sporadis sepanjang 2017 ini, berbentuk antara lain bantuan
sandang dan pangan, proyek pembangunan fasilitas pendidikan, serta program
pelatihan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Hingga saat ini total ada 6
proyek pembangunan sekolah. Nanti juga akan membangun pasar. Juga pelatihan
tenaga medis dan pendirian fasilitas kesehatan.
Konflik yang terjadi di Myanmar telah menyisakan
dampak krisis kemanusiaan yang begitu kompleks. Peristiwa yang menelan banyak
korban jiwa dan menyebabkan gelombang pengungsian tersebut, salah satunya telah
berdampak pada nasib pendidikan anak-anak di sana, terutama anak Rohingya. Rencana
ke depan, selain fasilitas dan ruang kegiatan belajar mengajar, juga akan
dibangun ruang guru, ruang perpustakaan, sarana MCK dan play ground. Kedua
sekolah tersebut memiliki fasilitas dan kondisi awal yang sama. Program ini
didukung oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia sebagai mitra
kerjasama dalam menyukseskan program pendidikan di Myanmar.
SUMBER :
Posts
No comments:
Write commentsTerim Kasih Komentarnya. Semoga menyenangkan