Rehab Sekolah Abal-abal, 3 KADIS DKI Jakarta Dicopot

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, (Jumat, 8/6/2018), secara mendadak mencopot 3 pejabat eselon 2 di Pemprov DKI, yaitu Kepala Dinas Pendidikan (KADISDIK) Sopan Adrianto, Kepala Dinas perumahan-pemukiman Agustino Darmawan, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Indrastuty Rosari Okita. Berdasarkan informasi, pencopotan dilakukan secara mendadak. Untuk mengganti pejabat yang dicopot, Plt KADISDIK DKI ditunjuk Bowo Irianto, sebelumnya menjabat Wakadisdik DKI. Plt Kepala BPPBJ DKI ditunjuk Blessmiyanda, sebelumnya menjabat Asisten Deputi Lingkungan Hidup.

Anggota Presidium Relawan Anies-Sandi, Tom Pasaribu, mengatakan itulah langkah yang benar. Harusnya dari kemarin itu Anies sudah mencopoti pejabat yang sudah tak layak lagi. Pencopotan 3 pejabat terlalu sedikit. BPPBJ DKI cenderung tak terkendali dibawah kepemimpinan Indrastuty Rosari Okita. Bahkan terjadi beberapa keputusan aneh dalam lelang proyek. Seperti kasus gagalnya lelang mebel sekolah. DISDIK DKI mengeluarkan surat penolakan terhadap PT Murni Konstruksi Indonesia (PT MKI) apabila diusulkan BPPBJ DKI jadi pemenang di lelang Rehab total sekolah 2018.

Dari berita Warta Kota sebelumnya, masalah antara DISDIK dan BPPBJ di lelang mebel bermula ketika Pokja Tertentu BPPBJ DKI yang diketuai Firman menggagalkan lelang mebel sekolah dengan cara yang amat janggal. Pokja tertentu BPPBJ menggagalkan lelang dengan cara menggugurkan perusahaan yang sebenarnya layak menang dengan cara yang disebut banyak pihak penuh kejanggalan. Usai gagal lelang, berdasarkan berita Warta Kota sebelumnya, Sandiaga Uno sebenarnya sudah memerintahkan KADISDIK, Sopan Adrianto untuk mengambil keputusan apakah harus lelang ulang atau cukup evaluasi ulang. Tapi Sopan tak juga mengambil keputusan sampai akhirnya Sekda DKI Saefullah yang mengambil keputusan. Saat ini akhirnya dilakukan lelang ulang dan membuat banyak sekolah di Jakarta bakal masih memakai mebel butut di tahun ajaran baru. Disdik DKI dan BPPBJ DKI diketahui cenderung berseteru di 2 lelang besar, yakni lelang mebel sekolah dengan nilai total kontrak Rp. 87 milliar, dan lelang Rehab total sekolah senilai RP 1,8 Triliun. KADISDIK DKI, Sopan Adrianto, lebih memilih melakukan lelang ulang ketimbang evaluasi ulang.

PT. MKI memang tengah ikut lelang proyek rehab total sekolah 2018 dan tinggal menunggu penetapan pemenang pada 25 Mei 2018. Tapi PT MKI juga merupakan pelaksana proyek rehab berat di 119 sekolah pada 2017. Hasil pekerjaannya kemudian disebut berciri 'abal-abal' diketahui usai pembayaran sehingga tak mungkin diberi blacklist. Bahkan tim inspektorat kini sudah turun memeriksa 119 lokasi sekolah rehab berat PT Murni Konstruksi dan fakta ciri 'abal-abal' pun ditemukan lewat dugaan anggaran fiktif dan pekerjaan tak sesuai anggaran dalam kontrak. Kesimpulan PT MKI berkinerja tidak baik dan ditolak, disimpulkan dari keterangan para pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Rehab berat 2017 dalam rapat pimpinan dan surat penyelidikan terhadap kasus itu dari Polda Metro Jaya. Makanya DISDIK DKI mengeluarkan surat bernomor 7722/-076.7 dengan hal DISDIK DKI Jakarta menolak penyedia PT MKI'. Surat yang ditandatangani KADISDIK DKI, Sopan Adrianto tersebut untuk mencegah perusahaan tersebut memenangkan lelang rehab total sekolah 2018 yang tengah proses penetapan pemenang.,

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo, memilih tak mau berkomentar dan hanya akan memfasilitasi ketika BPPBJ DKI dan DISDIK DKI mau berkonsultasi dengan LKPP. Wakil KADISDIK DKI Jakarta, Bowo Irianto, (23/5/2018) juga menolak berkomentar terkait kisruh ini.

Koordinator Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, ketika dihubungi Warta Kota, Rabu (23/5/2018) mengatakan, terjadi benturan, pertikaian antara 2 SKPD dibawah kepempinan Pemprov era Anies. BPPBJ DKI sudah seharusnya mengikuti penolakan dari DISDIK DKI terhadap PT Murni Konstruksi Indonesia (PT. MKI). BPPBJ DKI khawatir apabila PT MKI menjadi penawar terendah dan tak diusulkan jadi pemenang karena menawar paling rendah, maka BPPBJ DKI bisa digugat secara hukum. Surat itu sebenarnya kebaikan DISDIK DKI agar masalah serupa tak terulang. Ketika pembayaran, dibilang hasil pekerjaannya sudah 100 persen. Tapi setelah inspektorat turun mulai kelihatan ada anggaran fiktif dan dugaan-dugaan lainnya. Itu berarti tidak 100 persen pekerjaannya. Lalu, apa masih harus dimenangkan ketika PT MKI kembali menjadi penawar terendah? Di proyek Rehab berat sekolah 2017 PT MKI memang jadi penawar paling rendah. Tapi lihat hasilnya, banyak ciri abal-abal. Ada dugaan ini-itu. Apa masih mau dipilih ini?.

Proyek dimana PT MKI dianggap berkinerja buruk adalah proyek Rehab berat 119 sekolah tahun anggaran 2017. Hasil pekerjaan PT MKI dinilai tak baik karena banyak tak sesuai dengan kontrak, dan sederet permasalahan lainnya. Setelah kisruh itu, BPPBJ DKI beberapa kali memundurkan jadwal penetapan pemenang lelang. Dari seharusnya penetapan pemenang dijadwalkan pada 25 Mei 2018, lalu dimundur ke 7 Juni 2018, dan mundur lagi ke 8 Juni 2018 atau semakin dekat hari libur. Bahkan ketika 2 Kadisdik dicopot, proses lelang sebenarnya sedang berjalan menuju penetapan pemenang. Penetapan pemenang diundur sampai 22 Juni 2018.

Sebelumnya, Disdik DKI selama sepekan membiarkan kasus ini menggantung tanpa keputusan, sampai akhirnya Sandiaga Uno menyerahkan segalanya ke Sekda DKI, lalu lagi-lagi keluar keputusan yang mengkhianati keinginannya. Seperti dilansir kompas.com, Sandiaga Uno mengaku sudah mengingatkan berkali-kali agar masalah ini cepat diatasi. Pasalnya, siswa sekolah yang jadi korban. Peserta didik itu tidak memiliki mebel-mebel, proses pembelajaran dan juga kegiatan yang ada di sekolah. Masalah tender karena pernah jadi pengusaha, meminta agar sebisa mungkin tak perlu ada lelang ulang. Sebaiknya syarat tender diperbaiki dan segera dapat perusahaan pemenang pengadaan mebel.

Akibat gagal lelang mebel sekolah, 118 sekolah di Jakarta terpaksa memakai mebel bekas dari gudang untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2018. Ke-118 sekolah itu sudah direhab total dan berat pada 2016 lalu, dan seharusnya sudah memakai mebel baru saat UNBK 2018. Gagal lelang mebel Rp 87 milliar ini jadi kisruh usai BPPBJ DKI menggagalkan lelang yang semestinya bisa ditentukan pemenangnya. Bertambah kisruh lantaran BPPBJ DKI justru menekankan agar dilakukan lelang ulang. Pokja Tertentu BPPBJ DKI menggagalkan lelang dengan cara memakai aturan berbeda dalam menentukan kualifikasi perusahaam kecil dan non kecil, serta membuat ketentuan yang mengada-ada terkait syarat berkas acara serah teriman (BAST). Dengan cara itu, satu-satunya perusahaan yang layak menang, yakni PT Araputra Fortuna Perkasa, gagal memenangi lelang itu.

Sekretaris Dewan Pendidikan DKI Jakarta, Syahrul Hasan, ketika dihubungi Warta Kota, mengatakan sebaiknya gagal lelang mebel cukup dievaluasi ulang. Lalu beralih ke e-katalog lokal di lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP). Sejak awal lebih sepakat apabila pengadaan mebel sekolah senilai Rp. 87 milliar cukup lewat e-katalog lokal. Tahun-tahun sebelumnya pengadaan lelang mebel selalu pakai e-katalog. Tapi kenapa begitu angkanya besar justru pilih lewat lelang di BPPBJ DKI?. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bisa ditentukan pemenang, maka tinggal ditunjuk pemenangnya, yakni PT Araputra. Penunjukkan pemenang usai lelang ulang bisa dilakukan dengan alasan kebutuhan mendesak menjelang tahun ajaran baru 2018/2019. Karena 118 sekolah negeri di Jakarta harus diisi mebel baru usai direnovasi dan ada penambahan kelas.

Koordinator Investigasi Indonesian Corruption Watch, Febri Hendri, mengatakan seharusnya memang tak perlu ada lelang ulang dalam kasus ini. Alasan Pokja BPPBJ menggagalkan lelang amat janggal. Lelang mebel sekolah senilai Rp 87 milliar yang digagalkan Pokja tertentu BPPPBJ DKI itu seharusnya bisa ada pemenangnya kalau BPPBJ tak membuat alasan aneh.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengaku sudah aneh sejak pengadaan mebel sekolah di Jakarta menggunakan sistem lelang di BPPBJ DKI. Mengapa tidak di e-katalogkan. Bukankah kebutuhan mebel sekolah itu sifatnya bisa berulang dan dibutuhkan terus oleh banyak sekolah? Kalau tender sifatnya hanya sekali kebutuhan saja. E-katalog memang agak repot di awalnya, tapi sekali selesai ke depannya akan memudahkan, mempercepat, dan terjaga akuntabilitasnya. Menjadi lebih repot, sebab e-katalog membutuhkan ketelitian lebih tinggi ketimbang tender.

SUMBER :

www.gresnews.com

http://wartakota.tribunnews.com