Kendala Pembangunan Gedung Sekolah Yang Rusak

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Negeri di Bekasi masih terkendala. Akibatnya ribuan siswa masih masih menumpang di sekolah lain terutama Sekolah Dasar. Menurut Rahmat Effendi Walikota Bekasi usai sidak Tower Menara Telekomunikasi di Kawasan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi (Selasa, 26/9/2017) saat ini masih fokus menyelesaikan RJPMD tahun 2012-2017, jadi pembangunanya akan di lakukan pada 2018. Sudah masuk anggaran dalam KUA PPAS 2018, tapi tergantung Walikota yang terpilih nanti (DAKTAC,M SELASA, 26/09/2017). Kebutuhan gedung SMP sangat di butuhkan oleh warga Masyarakat. Saat itu pihaknya sudah mulai melakukan pembangunan SMP N 40 dan SMP N 41 serta 42 yang sebelumnya masih kekurangan ruang kelas. Namun diakui jika memang kebutuhanya sangat mendesak dan kita sudah masukin di KUAPP AS tahun 2018.

Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang PSD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Karawang, mengatakan bahwa Anggaran Perbaikan Sekolah tidak dialokasikan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam APBD 2017 (5 Februari 2017). Padahal, bangunan sekolah yang perlu diperbaiki mencapai ribuan ruangan. Bangunan SD yang mengalami kerusakan 241 ruang kelas, rusak berat 677 ruang, 226 ruang perpustakaan, 234 ruang guru, 300 WC guru, dan 463 WC siswa. Jumlah ruang rusak sebanyak itu belum termasuk bangunan SMP yang perlu diperbaiki sebanyak 248 ruang kelas rusak sedang dan 250 rusak berat. Berdasarkan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Pendidikan di Kabupaten Karawang dari 2017 hingga 2021, bangunan sekolah harus sudah bagus semuanya. Atas dasar itu pula, mereka mengusulkan anggaran untuk pengadaan RKB (ruang kelas baru) dan perbaikan total serta perbaikan sedang ruang kelas yang rusak. Namun, ternyata usulannya belum terakomodasi dalam APBD 2017 dengan dalih anggaran Pemkab Karawang masih mengalami devisit. Disdikpora telah melakukan berbagai upaya agar sekolah yang rusak di Karawang bisa diperbaiki. Salah satu cara adalah meminta anggaran dari Pusat berupa DAK (dana alokasi khusus). Kebutuhan nyata Disdikpora Karawang untuk perbaikan bangunan sekolah mencapai Rp 68 miliar. Pada tahun 2017 Karawang mendapatkan DAK sebesar Rp 9,569 miliar. Selain itu, Pemkab Karawang juga menerima bantuan dana CSR dari sejumlah perusahaan yang ada di Karawang sekitar Rp 8 miliar. Dana DAK akan disalurkan kepada 36 untuk membangun RKB sebanyak 117 ruang. Sementara dana CSR akan diberikan kepada 20 sekolah yang masing-masing sekolah bisa membangun 3 RKB.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (Kamis 20 Oktober 2016) melaporkan kepada Presiden Joko Widodo perihal kondisi sekolah di Indonesia bahwa ada 152 ribu sekolah di Indonesia yang mengalami rusak berat dan total. Pemerintah akan melakukan rehabilitasi sekolah yang rusak berat dan total itu mulai tahun depan. Rehabilitasi sekolah akan dinaikkan langsung menjadi status Standar Pelayanan Minimum (SPM) sekolah. Kemudian kalau anggarannya tetap, nanti secara bertahap selama 3 tahun, 150 ribu sekolah yang fatal dan berat itu di selesaikan dulu, baru kemudian mulai ditangani yang lain. Untuk perbaikan sekolah yang mengalami rusak ringan, harus bersabarkarena Kemendikbud saat ini fokus untuk rehabilitasi sekolah yang rusak berat dan total, perbaikan sekolah yang rusak ringan sementara dihapus dulu. Anggaran yang selama ini mecer-mecer misalnya untuk perbaikan kelas, perbaikan perpustakaan, yang sifatnya itu tambal sulam, dihapus, dikurangi drastis.

Selanjutnya usai menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), di Jakarta, (Senin, 16/1/2017), mengungkapkan bahwa direncanakan akan direhabilitasi sekitar 50 ribu, baik yang rusak berat maupun rusak fatal atau rusak total. Pihak sekolah tidak perlu membuat proposal pengajuan anggaran renovasi sekolah. Selain revitalisasi sekolah, validasi data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan percepatan program vokasi juga menjadi fokus Kemendikbud. Sudah ada kesepakatan dengan Menteri Sosial untuk saling cek, dengan data di Kemendikbud dan data terbaru, untuk menjamin bahwa bantuan itu sampai pada orang yang berhak sehingga 2017 tidak jadi masalah. Terkait pengembangan program vokasi, bidang yang akan diprioritaskan adalah pariwisata, pertanian, dan kelautan. Kemendikbud, akan menjalin hubungan dengan pemerintah daerah dan industry sehingga, lulusan setara SMA bisa siap menghadapi dunia kerja.

Dari 149.552 ruang kelas SD, sebanyak 117.52 ruang di antarnya rusak dan 49.074 unit rusak berat. Direktur Pembinaan SD Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wowon Widaryat (6 July, 2017) mengatakan, perbaikan untuk merehabilitasi 4.000 sekolah rusak sudah dimulai awal 2017. Ratusan unit yang sudah selesai, diantaranya sekolah di Nusa Tanggara Timur, Aceh, Papua dan Maluku sudah ada yang selesai.Anggaran tersebut meningkat empat kali lipat ketimbang alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 360 miliar. Pemerintah akan mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar di daerah pelosok. Dana sebesar Rp 1,4 triliun siap digelontorkan pada tahun 2017 untuk merehabilitasi 14.402 SD yang berada di daerah terluar, terpencil dan terdepan (3T). Dana Rp 1,4 triliun itu 94 persen untuk pembangunan fisik. Sebesar 4 persen untuk jasa pengawas konstruksi dan 2 persen untuk membeli alat tulis kantor sekolah.

Bukan hanya di daerah 3T, sekolah yang berada di pinggiran ibu kota, seperti Sukabumi, Cianjur dan Purwakarta juga ada yang akan direhab. Terutama yang berada di pelosok desa. Program rehabilitasi sekolah di pinggiran tersebut untuk memperbaiki tata kelola kebijakan dan sumber daya manusia. Selain rehabilitasi fisik, bantuan operasional sekolah (BOS) dan program Indonesia pintar (PIP) juga terus jalan. Rehabilitasi termasuk dilakukan di daerah konflik dan rawan bencana alam. Pemerintah menetapkan langsung sekolah yang akan direhab, pasalnya, data sekolah rusak yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah kerap berbeda. 6.000 relawan yang berasal dari 611 SMK dilibatkan untuk mendata langsung ke lapangan. Selama ini, bantuan dari pemerintah kerap tidak tepat sasaran dan menimbulkan masalah. Bahkan ada kepala sekolah yang menolak dibantu karena takut dipenjara.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad menegaskan, memperbaiki kualitas pendidikan nasional harus dimulai dari sekolah dasar, yakni dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana belajar yang memadai, guru dan tenaga kependidikan yang bagus dan merata, serta proses pembelajaran yang benar. Ketiga komponen tersebut sangat jarang ditemukan di jenjang SD. Akibatnya sebagian besar mutu SD sampai saat ini masih memperihatinkan. Jumlah SD mencapai 148.000 sekolah. SD di wilayah perbatasan dan daerah pelosok, selain jarang, kondisi bangunannya pun jauh dari bagus dan bermutu. Berdasarkan hasil audit Badan Akreditasi Nasiona Sekolah/ Madrasah, SD yang terakreditasi A atau yang memenuhi standar sekitar 25%. Yang terakreditasi B sekitar 35 persen, sedangkan sisanya masuk kategori C dan tak terakreditasi. Pembangunan sarana dan prasarana harus dibarengi dengan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Jika SDM tak dibenahi, kualitas pendidikan nasional tetap akan terpuruk. Total guru ada tak kurang dari 3 juta orang, lebih setengahnya adalah guru SD.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy saat menyaksikan langsung kondisi sekolah SMPN 2 Pringkuku yang rusak (Jumat, 08/12/2017) mengungkapkan, pemerintah akan mengupayakan gedung sekolah baru, atas dasar pertimbangan kerusakan di lembaga pendidikan tersebut sangat parah. Beberapa kemungkinan apakah lokasinya tetap disitu karena tanahnya masih layak apa harus pindah. Untuk sekolah sekolah lain seperti SMPN 1 Arjosari yang juga mengalami kerusakan akibat terjangan banjir, harus melalui kajian dengan melihat kondisi kerusakanya.

Semoga Bermanfaat

SUMBER : * http://id.beritasatu.com; www.dakta.com; https://news.detik.com; https://nasional.kompas.com; 

www.pikiran-rakyat.com; * http://pacitankab.go.id; * www.liputan6.com* https://video.tempo.co;  https://nasional.kompas.com

Baca Artikel Terkait :

Sudahkah Sekolah Rusak Menjadi Prioritas