KOMPI+25

Komunitas Pendidikan Indonesia

Jaringan Komunikasi KOMUNITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Friday, 1 June 2018

Gara-gara Calo, KEMENDIKBUD Tidak Lagi Menerima Proposal Renovasi Sekolah

Posted by   on Pinterest


Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Wowon Widaryat, mengatakan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2017 tidak lagi menerima pengajuan proposal untuk pembiayaan nasional renovasi sekolah rusak karena ditengarai banyak terjadi percaloan. Pusat temukan banyak percaloan dari pihak yang mengajukan. Kondisi ini tidak sehat sekaligus cerminan birokrasi yang kurang baik karena masuk unsur percaloan. Indikasi percaloan terjadi pada sekolah yang tidak memiliki sumber daya manusia yang baik dalam menyusun proposal (rehabilitasi sekolah). Dengan demikian, banyak sekolah yang meminta pihak lain atau pihak ketiga untuk minta jasa komisi.

Intervensi pusat untuk perbaikan sekolah yang rusak di daerah akan dilakukan dengan memanfaatkan data pusat yang dinilai lebih baik dan update jika dibandingkan dengan yang dimiliki daerah. Kebijakan yang diambil Kemendikbud itu, dimaksudkan guna mempercepat proses bantuan anggaran rehabilitasi sekolah yang rusak. Perbaikan sekolah akan mengandalkan data pusat dan selanjutnya dana akan turun langsung untuk perbaikan sekolah. Jadi, kita tidak lagi menunggu proposal. Kita akan berupaya pro aktif sehingga perbaikan sekolah bisa berlangsung cepat. Namun, sekolah rusak yang dibangun dengan anggaran KEMENDIKBUD merupakan contoh bantuan yang diberikan pemerintah pusat, sedangkan pendanaan sekolah rusak lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi, pemerintah pusat, hanya memberikan bantuan atau formula. Anggaran yang dimiliki KEMENDIKBUD untuk TA 2017 sekitar Rp1,4 triliun. Untuk pengawasan penggunaannya, Itjen Kemendikbud telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah merancang aplikasi pengawasan dan masyarakat dipersilakan memberikan masukan program rehab gedung sekolah ini.

KEMENDIKBUD mencatat sebanyak 149.552 ruang kelas rusak sepanjang 2015, sebanyak 117.087 di antaranya ruang kelas SD dan 49.074 rusak berat. Sementara itu, untuk jenjang SMP, ada 32.465 ruang kelas rusak dan 13.107 rusak berat. Pelaksanaan rehabilitasi sekolah yang dirancang Kemendikbud pada 2017 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemendikbud akan melibatkan 611 sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 6.000 guru serta ribuan murid SMK di seluruh provinsi. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud pada September 2016 telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, tentang pelibatan SMK dalam rehabilitasi sekolah. Kerja sama dengan SMK itu ditujukan bagi jurusan keahlian bangunan. Tugas SMK ialah melakukan pendataan sekolah rusak serta menjadi tim teknis pada saat pelaksanaan pembangunan gedung. PROSES rehabilitasi maupun pembangunan baru sekolah di seluruh wilayah Indonesia yang didanai APBN mulai tahun ini akan melibatkan tenaga teknis dari sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan bangunan.

Download atau unduh JUKNIS  disini :

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Hamid Muhammad menambahkan pada tahun 2018 ini Kemendikbud memproyeksikan rehabilitasi 42 ribu ruang kelas. Dari 42 ribu ruang kelas yang akan direhabilitasi 5.500 di antaranya ruang kelas SMA. Menurut Direktur Pembinaan SMA Purwadi, untuk merehabilitasi ruang kelas sebanyak itu pihaknya mendapat anggaran Rp275 miliar atau Rp50 juta per ruang kelas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD) Muhadjir Effendy saat meninjau kondisi SMAN 1 Muara Gembong, (Kamis, 2/3/2018) mengatakan, keterlibatan SMK diharapkan dapat membuat proses pembangunan lebih optimal. Sehingga tidak asal bangun, yang bisa mengakibatkan bangunan cepat rusak, bahkan runtuh tiba-tiba dan membahayakan siswa. Peristiwa terakhir terjadi pada bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, pada 28 Februari lalu. Atap bangunan tiba-tiba runtuh saat siswa sedang mengikuti kegiatan belajar. Untuk menghindari kejadian serupa akibat asal bangun gedung dengan kontruksi bangunan yang kurang memadai. Mulai tahun ini, proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung yang dibiayai KEMENDIKBUD harus melibatkan tenaga dari SMK bagian bangunan, agar hasilnya optimal. Dirjen Dikdasmen diminta mendata secara rinci kebutuhan untuk rehabilitasi sekolah tersebut. Bangunan yang atapnya roboh tersebut didirikan dengan menggunakan dana APBN 2014. Sekolah tersebut mendapat bantuan untuk pembangunan dua ruang kelas baru dengan anggaran Rp. 334 juta. Dalam klausulnya disebutkan pemerintah daerah ikut membantu pembiayaan. Tapi, jika mendengar keterangan kepala sekolah dan komite sekolah, gedung itu dibangun hanya menggunakan dana dari pemerintah pusat. Selain itu perawatan gedung juga minim.

Terkait dengan bangunan SMAN 1 Muara Gembong, Bekasi, yang ambruk, proses rehabilitasi sekolah tersebut dapat dimulai dalam sepekan depan. Dengan demikian, pada April mendatang seluruh murid bisa mengikuti ujian nasional di dalam ruang kelas masing-masing. Dalam peristiwa runtuhnya atap SMAN 1 Muara Gembong, tiga siswa mengalami luka di kepala dan tangan. Saat itu mereka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Berdasarkan pantauan di lapangan, atap yang runtuh adalah atap kelas X IPS. Kerangka besi baja penyangga genteng terlihat melengkung akibat mampu menahan beban genteng.
Kepala SMAN 1 Muara Gembong, Ahdar Mahdar, berharap rehabilitasi ruang kelas dapat segera dilakukan sehingga 62 murid kelas tersebut dapat belajar kembali dengan normal. Akibat runtuhnya atap kelas, kini 62 murid terpaksa belajar di musala dan ikut di ruang kelas lain.

Seksi Sarana dan Prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arif Budianto di Kantor Kemendikbud Gedung E, Jakarta (Selasa, 6 Juni 2017) mengatakan, sekolah yang secara bertahap sedang direnovasi tersebut merujuk pada data pokok pendidikan per 31 Desember 2016. Proses validasi dan klarifikasi data sekolah rusak melibatkan para ahli konstruksi dari teknik sipil dan masyarakat sekitar sekolah. Pada tahun ini pemerintah akan memperbaiki 7.000 bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terverifikasi rusak berat. Sebanyak 1.500 bangunan sedang direnovasi terutama bagi SMP yang berada di Nusa Tenggara Timur, Lampung dan sejumlah daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Kenyataannya memang harus segera dilakukan perbaikan bangunan. Diperkirakan renovasinya akan berjalan selama 4 bulan sehingga langsung bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2017/2018. Di tahun 2017 awal ini masih ada 900 sekolah yang sudah mulai dibeperbaiki. Untuk perbaikan tahap kedua akan dimulai Juli . Sekolah yang mendapat bantuan perbaikan merupakan sekolah yang tidak menerima bantuan dari dana alokasi khusus. Program rehab nasional sesuai arahan MENDIKBUD ini, setiap sekolah rusak harus direhab dan kami upayakan selesaikan perbaikan sekolah rusak berat selesai pada tahun ini. Sekolah rusak yang belum terjangkau rehabilitasi pada tahun ini akan dimasukkan pada APBN tahun depan.

Direktur Pembinaan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Sri Renani Pantjastuti menyatakan, selain rehabilitasi bangunan SMP, KEMENDIKBUD juga menyiapkan sebanyak 500 paket bantuan proyek rehabilitasi ruang kelas sekolah luar biasa (SLB). Bantuan tersebut untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pembentukan karakter dan kemandirian. Layanan pendidikan kepada para penyandang disabilitas termasuk pengidap down syndrome bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus ada komitmen dari pemerintah daerah. Ada peningkatan terhadap intervensi pemerintah untuk layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sejak tiga tahun lalu, bantuan operasional sekolah dan bantuan belajar untuk sekolah luat biasa sudah diberikan. Bahkan saat ini anak penyandang disabilitas bisa masuk ke sekolah regular, tidak harus di SLB.

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, KEMENDIKBUD juga sudah menyalurkan bantuan alat kesenian senilai Rp 19,8 miliar untuk menyukseskan program pendidikan karakter melalui sektor kebudayaan. Bantuan tersebut disalurkan ke sebanyak 220 sekolah di 31 provinsi. Masing-masing sekolah mendapatkan seperangkat alat kesenian tradisional dan modern senilai Rp 90 juta. Sehingga generasi muda Indonesia lebih cerdas dan memiliki cita rasa artistik yang tinggi. Anak bangsa menjadi lebih berkarakter. Dana tersebut bisa juga dipergunakan untuk pengeadaan alan kesenian modern. Sekolah yang mendapat bantuan harus berbagi dengan sekolah lain. Sarananya bisa dipakai bergantian, setidaknya agar akses sekolah yang belum mendapat bantuan bisa menikmati alat kesenian.


SUMBER :


No comments:
Write comments

Terim Kasih Komentarnya. Semoga menyenangkan

KABAR TEMAN

ARSIP

*** TERIMA KASIH SUDAH BERKUNJUNG *** SEMOGA BERMANFAAT *** SILAHKAN DATANG KEMBALI ***
Komunitas Pendidikan Indonesia. Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.
Hai, Kami Juga Hadir di Twitter, like it - @iKOMPI25
Kirim Surat